Regulasi Mengenai Perdagangan Luar Negeri di Indonesia

Regulasi mengenai perdagangan luar negeri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan BabV. Regulasi perdagangan luar negeri mengatur beberapa hal, di antaranya hal-hal mengenai ekspor, impor, perizinan, serta larangan dan perbatasan tertentu.

Perdagangan luar negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean. Pihak yang melakukan kegiatan ekspor disebut sebagai eksportir. Sedangkan impor merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan cara membeli barang dari luar negeri kemudian memasukkan barang tersebut ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk kemudian diperdagangkan kepada masyarakat (konsumen). Pihak yang melakukan kegiatan impor disebut sebagai Importir. Eksportir dan importir bisa merupakan orang perseorangan, lembaga ataupun badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum. 

Ekspor barang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai eksportir, kecuali sudah ditentukan oleh menteri perdagangan. Di Indonesia, eksportir bertanggung jawab penuh terhadap barang yang diekspor. Bila eksportir tidak bertanggung jawab terhadap barang yang di ekspor, maka akan ada sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan. Bila terjadi penyalahgunaan status eksportir, maka status eksportir dapat dibatalkan. Sama halnya seperti kegiatan ekspor, kegiatan impor barang juga hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai importir. Namun, dalam beberapa hal tertentu, kegiatan impor barang dapat dilakukan oleh importir yang tidak memiliki pengenal sebagai importir. Importir di Indonesia kemudian juga menjadi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor. Importir yang tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan. 

Pemerintah dapat melarang kegiatan impor atau ekspor suatu barang untuk kepentingan nasional. Barang yang dapat mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat tidak diperbolehkan untuk diekspor atau impor. Ekspor dan impor barang juga tidak diijinkan jika terdapat kemungkinan melanggar hak kekayaan intelektual. Barang-barang memiliki kemungkinan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup juga tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor.