Langsung ke konten utama

Food Regulation and Consumer Protection

Keamanan pangan sangatlah penting karena pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat berperan penting dalam pertumbuhan, pemeliharaan dan penigkatan derajat kesehatan serta kecerdasan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilindugi dari pangan-pangan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kesehatan manusia.
Dalam sebuah industri pangan, peraturan dibedakan menjadi dua, yaitu:
  • Peraturan administratif
Peraturan ini mengatur tentang perizinan suatu usaha, ketenagakerjaan persero, domisili usaha, dan lain sebagainya.
  • Peraturan operasional
Peraturan ini mengatur tentang aturan penggunaan Bahan Tambahan Pangan atau BTP seperti bahan pengawet, pewarna, pemanis, dan lain sebagainya.
Pihak yang berwenang sebagai regulator yaitu membuat regulasi dan juga sebagai esekutor atau yang mengeksekusi dalam bidag pangan di Indonesia yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Salah satu contoh peran BPOM pada kasus yang terjadi belum lama ini yaitu ditemukannya cacing Anisakis pada sejumlah merek ikan sarden atau mackerel kalengan. Peristiwa ini dinilai dapat mengancam keamanan konsumen sehingga BPOM berhak untuk menarik ijin edar produk ikan kalengan tersebut dari pasaran. Namun tidakan ini dapat memberikan kecemasan yang berlebihan bagi masyarakat sehingga akan mempengaruhi reputasi industri terkait atau bahkan pada produk serupa. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika tidakan tersebut diiringi dengan kegiatan edukatif seperti informasi tentang cara pengolahan yang baik dan benar produk kalengan sehingga masyarakat mengetahui bagaimana cara untuk mengolah produk kalengan yang baik dan benar.

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prosedur Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal dapat menjadi salah satu nilai lebih yang sangat penting untuk dimiliki oleh sebuah produk terlebih lagi jika produk tersebut dipasarkan di negara yang warganya mayoritas beragama Islam. P erusahaan memerlukan sertifikasi Halal untuk mencantumkan label Halal pada sebuah produk pangan . Perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat Halal di Indonesia bisa mengajukan permohonan ke LPPOM MUI. Pengajuan permohonan sertifikasi Halal kini dapat dilakukan secara online melalui website LPPOM MUI .  Tahapan yang perlu dilakukan sebuah perusahaan yang ingin mengajukan sertifikasi Hala yaitu, pertama perusahaan tersebut harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) dalam mengoperasikan perusahaannya. SJH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Untuk memahami kriteria SJH, maka perusahaan harus mengikuti pelat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Undang-Undang Ketenagakerjaan

Sistem ketenagakerjaan Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia sejak 25 Maret 2003. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-undang ini adalah. ¯   Pelatihan kerja Hal ini diperlukan untuk membekali, mengoptimalkan, dan mengembangkan para pekerja sehingga mampu untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah dan produktivitas pun turut meningkat. Begitu pula penghasilan serta kesejahteraan diri sendiri dan keluarga juga meningkat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun perusahaan. ¯   Hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang didasarkan pada perjanjian kerja Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk jenis kegiatan tertentu yang dibatasi pada jangka waktu selama dua tahun serta dapat diperpanjang satu tahun maksimal satu kali. Namun, PKWT dapat diperbaharui satu kali dengan waktu paling lama ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya