Regulasi Mengenai Perdagangan di Indonesia

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa tersebut guna memperoleh imbalan atau kompensasi. Kegiatan perdagangan tentu saja mencakup juga kegiatan jual beli, karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari perdagangan. Kegiatan jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dimaksud dengan ‘Barang’ adalah setiap benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Sementara itu,  yang dimaksud dengan ‘Jasa’ adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Regulasiperdagangan dalam negeri di Indonesia diatur dalam Undang-undang RepublikIndonesia no.7 tahun 2014 tentang Perdagangan Bab IX. Regulasi perdagangan dalam negeri mengatur beberapa hal diantaranya  yaitu harmonisasi peraturan, standar, dan prosedur kegiatan perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antar daerah; penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus barang; pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok masyarakat; pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri, juga termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah; pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan; peningkatan penggunaan produk dalam negeri;  perdagangan antar pulau; dan pelindungan konsumen. Setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Pada regulasi ini juga terdapat larangan yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan ekonomi; melindungi keamanan negara; melindungi moral dan budaya masyarakat; melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup; melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi; melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan; melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas pemerintah.