Langsung ke konten utama

Halal Supply Chain Management


Bagi umat muslim mengonsumsi makanan yang halal merupakan sebuah kewajiban yang wajib dilakukan sebagai salah satu syarat dalam menjalankan keyakinan mereka. Pada jaman sekarang ini berbeda dengan jaman lampau dimana pengolahan pangan saat ini sudah sangat beragam dan kompleks dan menggunakan berbagai bentuk teknologi dalam proses produksinya. Proses yang dimulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan dan produksi, pengemasan, distribusi pengangkutan, dan penjualan yang akhirnya sampai ke tangan konsumen merupakan hal yang penting.

Pada  makanan, halal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu halal dalam mendapatkannya atau halal substansi barangnya. Yang dimaksud dengan halal dalam mendapatkannya yaitu mengenai cara untuk memperolehnya, misalnya seperti bukan hasil dari menipu, mencuri, berjudi, korupsi, dan lainnya. Dalam Al-qur’an pada surat Al -Baqarah ayat 173 terdapat empat jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Bangkai yang dimaksudkan yaitu hewan yang mati dengan tidak disembelih, semetara darah yang dimaksud yaitu darah yang mengucur dari tubuh hewan sembelihan dan semua bagian tubuh babi adalah haram. Minuman khamir atau segala sesuatu yang bersifat memabukkan bersifat haram. Keputusan MUI untuk minuman yang mengandung minumal 1% etanol, merupakan khamir. Namun apabila minuman yang diproduksi dari hasil fermentasi dan tidak mengandung lebih dari 1% etanol, maka tidak dikategorikan sebagai khamir.
Manajemen rantai pasok halal (Halal Supply Chain Management) merupakan kegiatan manajemen yang terlibat sepanjang rantai pasok dengan tujuan memastikan dan menjamin integritas halal. Manajemen halal tersebut tidak hanya meliputi bahan baku yang digunakan dalam produksi, tetapi juga mencakup keseluruhan proses dari awal hinga akhir rantai pasok tersebut masih halal dan aman untuk dikonsumsi. Manajemen rantai pasok halal meliputi pengolahan, pengadaan, penanganan, dan penyimpanan bahan baku, produk setengah jadi, dan produk akhir (finished good).

Dalam mencapai tujuan tersebut, seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok halal tersebut harus memiliki tujuan yang sama. Pengembangan rantai pasok pangan halal memerlukan adanya komitmen dari manajemen tertinggi sebagai dasar dari organisasi dari rantai pasok. Halal Policy atau kebijakan halal merupakan suatu nilai penting sebagai bagian dari tanggung jawab suatu organisasi untuk melindungi integritasnya terhadap Halal sepanjang rantai pasok, untuk mencapai sertifikasi halal, dan untuk memberikan perasaan aman bagi konsumen atas jaminan halal dari suatu produk. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mid Test (UTS)

Senin,12 Oktober 2015  Hari dan tanggal diatas merupakan hari pertama bagi kami para mahasiswa Surya Univesity angkatan 2015 mengikuti UTS untuk pertama kalinya di tingkat universitas. Pada pagi hari, kami mengikuti UTS agama. Dan tepat pada pukul 14.30, kelas NFT A 2015 mengikuti UTS Pengantar Teknologi Pangan (PTP) dengan dosen pengampu kami yaitu Dr. Albert Kuhon.  Entah mengapa saya merasa suasana dalam ruangan tersebut sangat menegangkan. Wajah-wajah nervous kami tak dapat disembunyikan lagi. Pasalnya UTS Pengantar Teknologi Pangan ini berbeda dari mata kuliah lainnya. Jika mata kuliah lain UTSnya dilakukan dengan ujian tulis, mata kuliah PTP ini mengharuskan kami untuk presentasi dedepan kelas dan dosen pengampu kami. Kami diwajibkan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah dipilih sendiri oleh kelompok masing-masing. Kelompok saya sendiri telah menyiapkan dua materi yang salah satunya diundi dan satunya lagi dipilih berdasarkan keputusan kelompok. Materi ters...

Undang-Undang dalam Industri Pangan

Dalam industry pangan terdapat banyak sekali peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut tersusun dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku untuk setiap industry pangan di Indonesia. Beberapa contoh undang-undang yang berkaitan erat dengan industry pangan yaitu: 1.     Undang-Undang Perseroan Terbatas UU ini mengatur tentang pendirian, proses manajemen, organisasi, serta biaya yang menyangkut Perseroan Terbatas. UU ini datur dalam UU nomor 40 tahun 2007. 2.     Undang-Undang Ketenagakerjaan UU ini mengatur tentang upah minimum masing-masing daerah, kontrak kerja dan juga BPJS. 3.     Undang-Undang Perpajakan UU ini mengatur tentang kewajiban pajak yang perlu dilakukan oleh industry tersebut 4.     Undang-Undang Perbankan UU ini mengatur tentang peminjaman uang yang dilakukan oleh perusahaan 5.     Undang-Undang Perdagangan UU ini mengatur tentang proses jual beli antar penjual dna p...

Green Supply Chain Management (GSCM)

Kegiatan bisnis atau industri dapat menimbulkan ancaman terhadap lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berapa contoh nyata pengaruh kegiatan bisnis terhadap lingkungan yaitu cemaran limbah , emisi karbon monoksida, senyawa beracun, dan bentuk lain nya dari polusi industri. D istribusi dan logistik atau lebih dikenal dengan Green Supply Chain Management (GSCM) telah memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dunia. Terlebih lagi persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi ini menuntut perusahaan untuk menyusun kembali strategi dan taktik bisnisnya khususnya dari segi distribusi dan logistik. P ersaingan ini terletak dari bagaimana sebuah perusahaan dapat menerapkan proses-proses dari penciptaan produk atau jasa yang lebih murah, memiliki mutu lebih baik, dan lebih cepat untuk memperolehnya (cheaper, better and faster) dibandingkan pesaing bisnisnya. Manajemen rantai pasokan hijau (GSCM) merupakan sebuah inovasi...