UU Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) dapat didefinisikan sebagai suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan serta peraturan pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas (PT) yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas terbagi menjadi dua jenis yaitu Perseroan Terbatas tertutup dan terbuka. Perseroan Terbatas tertutup merupakan Perseroan Terbatas dimana modal dipegang oleh para pemegang saham yang berkerabat atau masih saling mengenal (keluarga, sahabat, kenalan, dan lainnya). Penulisan Perseroan Terbatas tertutup yaitu hanya disingkat PT. Sedangkan Perseroan Terbatas terbuka merupakan Perseroan Terbatas dimana para pemegang saham tidak mengenal satu sama lain. Penulisan Perseroan Terbatas terbuka yaitu memakai singkatan PT (di awal) dan Tbk (di akhir) nama Perseroan Terbatas tersebut.

Terdapat 3 organ pentingdalam Perseroan Terbatas, yaitu:

1.    Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh dalam menjalankan atau merencanakan perseroan.

2.    Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang tersendiri (hanya dimiliki RUPS dan tidak diberikan pada direksi atau dewan komisaris) dalam batas tertentu yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas. Dalam RUPS, keputusan rapat harus disetujui paling sedikit 50% dari jumlah suara sah para pemegang saham yang menghadiri RUPS terkait.

3.    Dewan komisaris

Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya perseroan agar sesuai dengan anggaran dasar perseroan tersebut.

Dalam mendirikan perseroan terbatas, berikut merupakan tata cara dan persyaratan yang perlu dipenuhi:

1.    Pembuatan akta notaris yang kemudian dilanjutkan dengan mengajukan nama perseroan. Nama perseroan yang diajukan akan diperiksa terlebih dahulu apakah nama tersebut sudah digunakan secara sah oleh perseroan lain atau tidak. Terdapat beberapa pembatasan penentuan nama perseroan yaitu tidak boleh menggunakan nama yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, tidak boleh menggunakan nama yang sama atau mirip dengan lembaga negara, pemerintah, dan lainnya (kecuali melalui izin badan terkait), tidak boleh terdiri dari angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata, dan lain sebagainya.

2.    Mengajukan formulir permohonan kepada kementerian yang bersangkutan. Formulir tersebut berisikan identitas nama dan tempat kedudukan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, tujuan dan maksud perseroan, kegiatan usaha perseroan, dan lain sebagainya. Proses pengajuan tersebut harus dilakukan maksimal 60 hari setelah penandatanganan akta pendirian perseroan, lalu dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya.

3.    Setelah berkas sudah lengkap kemudian diproses (maksimal 14 hari kerja) dan telah disetujui, menteri akan menerbitkan keputusan mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Jika perseroan tidak mengajukan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri setelah jangka waktu tertentu yang telah ditentukan, maka perseroan tersebut secara hukum dinyatakan telah bubar.