Langsung ke konten utama

Pajak


Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan negara dari pajak bisa bergantung pada seberapa sadar dan patuh masyarakatnya terhadap pembayaran pajak yang dipengaruhi beberapa faktor seperti kesadaran intelektual dan pemahaman terhadap pajak, kesadaran moral, kemampuan ekonomi, kejelasan sistem pajak, dan ketegasan sanksi pelanggaran wajib pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Pajak dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis.
Menurut golongannya:
¯  Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung adalah PPH atau pajak penghasilan pribadi. 
¯  Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain, tidak harus dipikul sendiri. Contohnya adalah pajak restoran dan pajak kendaraan.
Menurut sifatnya:
¯  Pajak subjektif merupakan pajak yang nilainya bergantung pada subjeknya, dalam hal ini adalah seorang wajib pajak. Contohnya adalah PPH yang nilainya bergantung pada penghasilan orang tersebut. 
¯  Pajak objektif merupakan pajak yang nilainya bergantung pada objek yang dikenakan pajak. Misalnya adalah pajak restoran, PPN (pajak penambahan nilai), nilainya bergantung dari konsumsi barang atau jasa yang dijual.
Berdasarkan pemungutannya:
¯  Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Contoh dari pajak pusat adalah PPH, PPN, PPnBM (Pajak penjualan atas Barang Mewah yang merupakan pajak atas konsumsi barang tertentu yang tergolong mewah), Bea Materai (pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kuitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang diatas jumlah atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan), dan PBB (Pajak bumi dan bangunan yang merupakan pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan).
¯  Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, dibagi lagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi misalnya pajak kendaraan bermotor, kendaraan di atas air dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak kabupaten atau kota misalnya pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan bantuan, air tanah dan parkir.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mid Test (UTS)

Senin,12 Oktober 2015  Hari dan tanggal diatas merupakan hari pertama bagi kami para mahasiswa Surya Univesity angkatan 2015 mengikuti UTS untuk pertama kalinya di tingkat universitas. Pada pagi hari, kami mengikuti UTS agama. Dan tepat pada pukul 14.30, kelas NFT A 2015 mengikuti UTS Pengantar Teknologi Pangan (PTP) dengan dosen pengampu kami yaitu Dr. Albert Kuhon.  Entah mengapa saya merasa suasana dalam ruangan tersebut sangat menegangkan. Wajah-wajah nervous kami tak dapat disembunyikan lagi. Pasalnya UTS Pengantar Teknologi Pangan ini berbeda dari mata kuliah lainnya. Jika mata kuliah lain UTSnya dilakukan dengan ujian tulis, mata kuliah PTP ini mengharuskan kami untuk presentasi dedepan kelas dan dosen pengampu kami. Kami diwajibkan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah dipilih sendiri oleh kelompok masing-masing. Kelompok saya sendiri telah menyiapkan dua materi yang salah satunya diundi dan satunya lagi dipilih berdasarkan keputusan kelompok. Materi ters...

Undang-Undang dalam Industri Pangan

Dalam industry pangan terdapat banyak sekali peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut tersusun dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku untuk setiap industry pangan di Indonesia. Beberapa contoh undang-undang yang berkaitan erat dengan industry pangan yaitu: 1.     Undang-Undang Perseroan Terbatas UU ini mengatur tentang pendirian, proses manajemen, organisasi, serta biaya yang menyangkut Perseroan Terbatas. UU ini datur dalam UU nomor 40 tahun 2007. 2.     Undang-Undang Ketenagakerjaan UU ini mengatur tentang upah minimum masing-masing daerah, kontrak kerja dan juga BPJS. 3.     Undang-Undang Perpajakan UU ini mengatur tentang kewajiban pajak yang perlu dilakukan oleh industry tersebut 4.     Undang-Undang Perbankan UU ini mengatur tentang peminjaman uang yang dilakukan oleh perusahaan 5.     Undang-Undang Perdagangan UU ini mengatur tentang proses jual beli antar penjual dna p...

Green Supply Chain Management (GSCM)

Kegiatan bisnis atau industri dapat menimbulkan ancaman terhadap lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berapa contoh nyata pengaruh kegiatan bisnis terhadap lingkungan yaitu cemaran limbah , emisi karbon monoksida, senyawa beracun, dan bentuk lain nya dari polusi industri. D istribusi dan logistik atau lebih dikenal dengan Green Supply Chain Management (GSCM) telah memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dunia. Terlebih lagi persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi ini menuntut perusahaan untuk menyusun kembali strategi dan taktik bisnisnya khususnya dari segi distribusi dan logistik. P ersaingan ini terletak dari bagaimana sebuah perusahaan dapat menerapkan proses-proses dari penciptaan produk atau jasa yang lebih murah, memiliki mutu lebih baik, dan lebih cepat untuk memperolehnya (cheaper, better and faster) dibandingkan pesaing bisnisnya. Manajemen rantai pasokan hijau (GSCM) merupakan sebuah inovasi...