Langsung ke konten utama

Sistem Akuntabilitas: Menciptakan Lingkungan yang Sehat dan Mengurangi Obesitas


Pergeseran kebiasaan makan atau pola konsumsi pangan yang sehat dan segar menjadi pangan olahan yang praktis telah terjadi. Umumnya pangan olahan yang tersedia saat ini tidak memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari, namun hanya memenuhi jumlah kalori atau bahkan melebihi kebutuhan kalori harian. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan berat badan yang jika terjadi terus menerus dapat menyebabkan kelebihan berat badan atau obesitas.

Saat ini, permasalahan yang sedang terjadi yaitu tidak adanya akuntabilitas yang kuat dan cukup dari pemerintah untuk mengatur pola makan masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh pasar yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan swasta yang kini menjual pangan olahan. Akuntabilitas sendiri merupakan kemampuan dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukan, terutama terhadap pihak-pihak dalam sistem, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi. Adapun kerangka kerja akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1.    Take the account
Tahap pertama merupakan pengukuran berkala yang dilakukan guna memastikan proses tetap berjalan stabil dan berjalan dengan baik. Pada masalah obesitas ini dilakukan pemantauan BMI (Body Mass Index) secara rutin terutama pada anak-anak yang memiliki tingkat perubahan paling drastis. Hal ini dikarenakan BMI tinggi menjadi faktor yang berkontribusi terhadap beberapa penyakit secara cepat.  
2.    Share the account
Tahap ini memberikan informasi dan data yang didapatkan. Informasi dan data yang didapat ini harus dapat diakses oleh publik. Informasi dan data harus diberikan berdasarkan fakta dan menyeluruh.
3.    Hold the account
Tahap ini merupakan pemberian insentif dan sanksi bagi para pelaku yang terkait. Pemerintah harus memberikan sanksi apabila terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat menyebabkan kerusakan, termasuk membahayakan keamanan pangan dan gizi masyarakatnya. Selain itu pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dampak positif terhadap tujuan.
4.    Respond to the account
Tahap ini merupakan evaluasi secara menyeluruh agar sistem akuntabilitas dapat diperbaiki dan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan performanya semakin baik. 

Referensi:
Strengthening of accountability systems tocreate healthy food environments and reduce global obesity (Swinburn, et al., 2015)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mid Test (UTS)

Senin,12 Oktober 2015  Hari dan tanggal diatas merupakan hari pertama bagi kami para mahasiswa Surya Univesity angkatan 2015 mengikuti UTS untuk pertama kalinya di tingkat universitas. Pada pagi hari, kami mengikuti UTS agama. Dan tepat pada pukul 14.30, kelas NFT A 2015 mengikuti UTS Pengantar Teknologi Pangan (PTP) dengan dosen pengampu kami yaitu Dr. Albert Kuhon.  Entah mengapa saya merasa suasana dalam ruangan tersebut sangat menegangkan. Wajah-wajah nervous kami tak dapat disembunyikan lagi. Pasalnya UTS Pengantar Teknologi Pangan ini berbeda dari mata kuliah lainnya. Jika mata kuliah lain UTSnya dilakukan dengan ujian tulis, mata kuliah PTP ini mengharuskan kami untuk presentasi dedepan kelas dan dosen pengampu kami. Kami diwajibkan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah dipilih sendiri oleh kelompok masing-masing. Kelompok saya sendiri telah menyiapkan dua materi yang salah satunya diundi dan satunya lagi dipilih berdasarkan keputusan kelompok. Materi ters...

Undang-Undang dalam Industri Pangan

Dalam industry pangan terdapat banyak sekali peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut tersusun dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku untuk setiap industry pangan di Indonesia. Beberapa contoh undang-undang yang berkaitan erat dengan industry pangan yaitu: 1.     Undang-Undang Perseroan Terbatas UU ini mengatur tentang pendirian, proses manajemen, organisasi, serta biaya yang menyangkut Perseroan Terbatas. UU ini datur dalam UU nomor 40 tahun 2007. 2.     Undang-Undang Ketenagakerjaan UU ini mengatur tentang upah minimum masing-masing daerah, kontrak kerja dan juga BPJS. 3.     Undang-Undang Perpajakan UU ini mengatur tentang kewajiban pajak yang perlu dilakukan oleh industry tersebut 4.     Undang-Undang Perbankan UU ini mengatur tentang peminjaman uang yang dilakukan oleh perusahaan 5.     Undang-Undang Perdagangan UU ini mengatur tentang proses jual beli antar penjual dna p...

Green Supply Chain Management (GSCM)

Kegiatan bisnis atau industri dapat menimbulkan ancaman terhadap lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berapa contoh nyata pengaruh kegiatan bisnis terhadap lingkungan yaitu cemaran limbah , emisi karbon monoksida, senyawa beracun, dan bentuk lain nya dari polusi industri. D istribusi dan logistik atau lebih dikenal dengan Green Supply Chain Management (GSCM) telah memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dunia. Terlebih lagi persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi ini menuntut perusahaan untuk menyusun kembali strategi dan taktik bisnisnya khususnya dari segi distribusi dan logistik. P ersaingan ini terletak dari bagaimana sebuah perusahaan dapat menerapkan proses-proses dari penciptaan produk atau jasa yang lebih murah, memiliki mutu lebih baik, dan lebih cepat untuk memperolehnya (cheaper, better and faster) dibandingkan pesaing bisnisnya. Manajemen rantai pasokan hijau (GSCM) merupakan sebuah inovasi...